*Gelombang Aksi Mengguncang Senayan: “Bubarkan DPR” Dijawab dengan Sindiran, Publik Balik Bertanya : Siapa yang Bodoh?*

Garda News ~ Jakarta
26 Agustus 2025

Ribuan massa memenuhi kawasan DPR/MPR RI, Jakarta, kemarin. Mereka membawa sederet tuntutan keras : “Turunkan Prabowo-Gibran”, “Bubarkan Kabinet Merah Putih”, “Bubarkan DPR RI”, “Tolak RKUHAP”, hingga “Usut Pelanggaran HAM 1998”.

Aksi ini lahir dari akumulasi kemarahan rakyat atas lembaga legislatif yang dinilai mandul, sarat kepentingan oligarki, dan gagal menjaga amanat konstitusi. Namun alih-alih introspeksi, elit DPR justru merespons dengan kalimat yang dianggap melecehkan aspirasi rakyat.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, dengan nada tinggi menyebut seruan bubarkan DPR sebagai kebodohan massal : “Itu mental manusia terbodoh sedunia. DPR ini adalah lembaga negara yang diatur konstitusi, hasil pemilu yang sah. Kalau ada kritik, silakan sampaikan, tapi bukan berarti bubarkan DPR,” kata Sahroni.
Sikap serupa juga datang dari politisi Golkar, Nurul Arifin, yang meminta publik tetap taat konstitusi : “Setiap warga negara punya hak menyampaikan pendapat, tapi harus dalam koridor hukum. Jangan sampai emosi sesaat merusak pilar demokrasi,” ujarnya.
Namun publik bertanya, siapa yang sebenarnya merusak pilar demokrasi? Apakah rakyat yang turun ke jalan menagih janji, atau wakil rakyat yang hidup mewah di Senayan sementara keadilan sosial tinggal jargon?

Gelombang kemarahan ini bukan lahir dari “emosi sesaat”. Mandeknya penuntasan pelanggaran HAM, pembahasan RKUHAP yang sarat pasal bermasalah, hingga dominasi politik uang dalam setiap keputusan strategis adalah bukti nyata DPR makin jauh dari rakyat.

Di media sosial, sindiran Sahroni justru menjadi bahan ledakan kritik. Tagar #SiapaYangBodoh menggema, menohok DPR yang lebih sibuk membela diri ketimbang memperbaiki diri.

Jika DPR benar-benar bekerja untuk rakyat, mengapa jutaan suara di luar gedung harus berteriak “Bubarkan DPR”? Rakyat hanya ingin wakilnya kembali waras, kembali ke jalan konstitusi yang sejati: mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki. Pertanyaan yang menggantung hari ini :
“Siapa sebenarnya yang bodoh : rakyat yang menuntut haknya, atau DPR yang lupa siapa majikannya?”

djohar
Editor (( Denz ))