SELAMATKAN DEMOKRASI, HENTIKAN OLIGARKI, KEMBALIKAN AMANAT KONSTITUSI!

Garda News ~ Jakarta

Kami, rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini menyampaikan sikap tegas terhadap situasi politik, hukum, dan pemerintahan yang semakin jauh dari semangat reformasi. Negara ini sedang berada di persimpangan jalan antara mempertahankan demokrasi atau tenggelam dalam kubangan oligarki.

Untuk itu, kami menyampaikan sembilan tuntutan berikut:
1. Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo-Gibran; Kami mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan saat ini karena indikasi penyalahgunaan kewenangan, praktik oligarki, serta pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Rakyat berhak mengetahui arah kebijakan nasional yang sejatinya harus mengutamakan kepentingan publik, bukan segelintir elite politik dan ekonomi.
2. Reformasi Kabinet dan Penegakan Akuntabilitas; Kami menuntut reshuffle kabinet secara transparan serta audit menyeluruh terhadap menteri-menteri yang gagal menjalankan program prioritas rakyat. Kabinet harus diisi oleh sosok yang berintegritas dan profesional, bukan sekadar bagi-bagi kursi politik.
3. Reformasi DPR RI, Bukan Sekadar Formalitas; Kami menolak DPR menjadi stempel kebijakan eksekutif. Kami menuntut: Pembatasan masa jabatan anggota DPR. Penerapan aturan etik yang ketat. Keterbukaan proses legislasi yang menjamin partisipasi publik. Budaya politik transaksional harus dihapuskan karena merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
4. Transparansi Proyek Penulisan Sejarah Indonesia; Kami menolak segala bentuk manipulasi sejarah bangsa. Penulisan sejarah Indonesia harus dilakukan secara independen, ilmiah, dan akuntabel dengan melibatkan akademisi, sejarawan, serta masyarakat sipil, bukan diarahkan untuk kepentingan politik rezim.
5. Desak Klarifikasi Publik Fadli Zon; Kami menuntut Fadli Zon memberikan klarifikasi resmi atas pernyataannya yang menafikan tragedi kemanusiaan 1998. Pemerkosaan massal dan pelanggaran HAM tidak boleh dipungkiri atau dipolitisasi. Rakyat berhak atas kebenaran sejarah demi tegaknya keadilan.
6. Tolak RKUHAP; Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengandung sejumlah pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan pers, mengkriminalisasi aktivis, dan mengurangi hak rakyat atas keadilan. Kami menolak RKUHAP dalam bentuk yang mengancam demokrasi.
7. Buka Transparansi Gaji dan Fasilitas DPR RI; Gaji anggota DPR RI bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, kami menuntut transparansi total terkait gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas DPR. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.
8. Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah DPR; Di tengah situasi ekonomi sulit yang dihadapi masyarakat, pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR adalah bentuk kemewahan yang tidak etis. Kebijakan ini harus segera dicabut.
9. Gagalkan Rencana Kenaikan Gaji DPR; Kami menolak rencana kenaikan gaji DPR RI. Prioritas negara adalah pemulihan ekonomi rakyat, bukan menambah kenyamanan elit politik.
Penutup.

Kami menolak politik oligarki, menolak pembungkaman suara rakyat, dan menuntut negara kembali kepada amanat konstitusi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tuntutan ini diabaikan, kami siap menggunakan jalur konstitusional, advokasi publik, dan aksi damai sebagai bentuk perlawanan terhadap pengkhianatan demokrasi.
#SelamatkanDemokrasi.

djohar
Editor (( Denz ))