Diduga Asal-asalan, Rehab SDN Cipadaulun Anggaran Rp224 Juta Disorot: Pelaksana Tak Ada, Papan Proyek Bekas

Garda News ~ Pacet
Salasa, 6/juli/26

Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cipadaulun yang dibiayai APBD Kab. Bandung Rp224.640.000 menuai sorotan. Pantauan di lokasi, pekerjaan diduga dikerjakan asal-asalan, pelaksana tidak terlihat, dan papan proyek terindikasi bekas dari lokasi lain.

Berdasarkan papan informasi yang terpasang di dinding sekolah, kegiatan ini dilaksanakan oleh CV MITRA ADI PERKASA dengan waktu pengerjaan 60 hari kalender tahun 2026. Namun anehnya, nama lokasi “SDN CIPADAULUN” di papan proyek ditutup lakban dan ditulis tangan menjadi “CIPADAULUN”.

Temuan di Lapangan
1. Pelaksana Tidak Ada: Saat pemantauan, tidak ada satupun pekerja, mandor, maupun plang nama kontraktor yang terlihat aktif. Material seperti genteng dan besi hanya ditumpuk tanpa pengawasan.
2. Papan Proyek Bekas: Nama lokasi di papan proyek dicoret dan ditempel lakban. Ini mengindikasikan papan tersebut merupakan bekas pakai dari proyek lain dan hanya dipindah ke lokasi ini.
3. Konsultan Pengawas Tidak Ada*: Tidak terlihat adanya posko konsultan, logbook, maupun petugas pengawas dari Dinas Pendidikan. Pekerjaan berjalan tanpa kontrol teknis.
4. Kondisi Kerja Berantakan: Puing bongkaran berserakan, tidak ada rambu K3, dan tidak ada APD bagi pekerja. Keamanan siswa dan warga sekitar terabaikan.

“Ini anggaran APBD ratusan juta. Masa papan proyeknya aja tempelan. Pekerja juga nggak ada. Kami khawatir hasilnya nanti asal jadi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Diduga Langgar Aturan
Pemasangan papan proyek yang tidak sesuai fakta dan tidak adanya pengawasan merupakan pelanggaran terhadap *Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa* dan Permen PUPR tentang K3 Konstruksi.

Transparansi anggaran juga dipertanyakan. Dengan nilai Rp224.640.000, publik berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan dan siapa yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, pihak CV MITRA ADI PERKASA dan *Dinas Pendidikan Kab. Bandung belum dapat dikonfirmasi.

Warga dan penggiat pendidikan mendesak Inspektorat dan Kejari Kab. Bandung untuk segera turun ke lokasi dan melakukan audit. Jangan sampai anggaran pendidikan untuk anak-anak justru menjadi ajang “proyek bancakan”.

(( Tim ))
Editor (( Denz ))