“19 Ribu ATS Mengguncang Garut: Pengamat Sentil Dewan Pendidikan ‘Jangan Hanya Jadi Tukang Data’”
Garda News ~ Garut
Gelombang kekhawatiran atas munculnya angka sekitar 19 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Garut kian meluas. Namun di tengah desakan publik, sorotan tajam justru mengarah ke Dewan Pendidikan yang dinilai belum menunjukkan peran strategisnya secara maksimal.
Solihin Afsor, pengamat kebijakan publik yang juga Ketua Dewan Pembina DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Garut, melontarkan kritik keras.
Ia menyebut dorongan verifikasi by name by address yang digaungkan Dewan Pendidikan sebagai langkah yang terlalu dangkal untuk persoalan sebesar ini.
“Masalahnya bukan sekadar siapa dan di mana anak itu berada. Negara sudah punya sistem data. Yang jadi soal, kenapa data itu tidak pernah dipakai secara serius untuk menyusun kebijakan?” ujar Solihin.
Menurutnya, fokus pada verifikasi justru memperlihatkan adanya kebingungan arah dalam membaca masalah.
Jika sejak awal tata kelola data berjalan baik, maka fenomena ATS dalam jumlah besar seharusnya bisa diantisipasi lebih dini, bukan menunggu menjadi isu publik.
Solihin menilai Dewan Pendidikan terjebak pada pendekatan administratif yang cenderung aman, tetapi minim dampak. Padahal, sebagai lembaga independen, Dewan Pendidikan memiliki ruang untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih fundamental.
“Jangan sampai perannya menyempit hanya jadi ‘tukang data’. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menekan kebijakan, bukan sekadar merapikan angka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti absennya dorongan konkret dari Dewan Pendidikan terkait evaluasi program pendidikan yang sudah berjalan. Program wajib belajar, bantuan pendidikan, hingga intervensi sosial dinilai belum pernah diuji efektivitasnya secara terbuka.
Dalam pandangannya, tingginya ATS adalah bukti bahwa ada kebijakan yang tidak bekerja, atau setidaknya tidak tepat sasaran.
“Kalau program berjalan baik, angka ATS tidak mungkin setinggi itu. Artinya ada yang salah di desain atau implementasi kebijakan,” katanya.
Lebih jauh, Solihin menekankan bahwa persoalan ATS tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial ekonomi masyarakat Garut. Banyak anak yang harus bekerja, tinggal di wilayah sulit akses, atau kehilangan motivasi karena kualitas pendidikan yang rendah.
Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang dibutuhkan adalah kebijakan lintas sektor, bukan sekadar pembaruan data.
“Verifikasi itu penting, tapi itu langkah paling dasar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan politik: berani atau tidak pemerintah daerah melakukan perubahan besar,” ujarnya.
Solihin juga mengingatkan bahwa Dewan Pendidikan seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pengamat. Ketika lembaga tersebut hanya mengeluarkan pernyataan normatif, maka fungsi strategisnya menjadi dipertanyakan.
“Kalau hanya bicara hal-hal yang sudah jelas, publik tidak butuh Dewan Pendidikan. Yang dibutuhkan adalah keberanian menawarkan solusi yang berbeda dan menekan pemerintah agar bertindak,” ucapnya.
Di tengah tekanan publik yang terus menguat, kritik ini menjadi refleksi penting. Bahwa persoalan ATS bukan hanya soal anak yang tidak sekolah, tetapi juga tentang sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan menjalankan perannya secara nyata.
Dan jika tidak ada langkah luar biasa, angka 19 ribu itu bukan sekadar statistik—melainkan potret nyata dari sistem yang sedang bermasalah.
(( Red ))
Editor (( Denz ))